Logo Selasa, 4 Agustus 2020
images

Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Mia Amiati SH MH saat melakukan konferensi pers klarifikasi dugaan pemerasan kepala sekolah oleh oknum jaksa di Rengat, Riau, Senin (20/7/2020). Foto: Antara

PEKANBARU - Institusi kejaksaan di Provinsi Riau digoyang isu tak sedap. Korps Adhyaksa diterpa tuduhan skandal pemerasan oleh oknum jaksa yang bertugas di Kejaksaan Negeri Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kemarin, sejumlah kepala sekolah tingkat SMP di Inhu mendatangi kantor Kejati Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru untuk memenuhi panggilan klarifikasi dari bidang pengawasan Kejati Riau atas pengakuan para kepala sekolah yang diperas, Senin (20/7/2020). Ada sebanyak 64 kepala sekolah yang kompak mundur secara massal akibat mengaku tak tahan diperas oleh oknum penegak hukum tersebut.

Ketua Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Persatuan Guru Republik Indonesia (LKBH PGRI) Riau, Taufik Tanjung yang mendampingi para kepala sekolah tersebut menjelaskan, jumlah uang yang diminta oleh oknum jaksa bervariasi. Ada kepala sekolah yang diminta Rp 60 juta, bahkan ada juga yang diperas mencapai Rp 210 juta.

Menurut Taufik, hampir semua kepala sekolah yang mengelola dana BOS menjadi korban pemerasan oknum jaksa yang bertugas di seksi pidana khusus (pidsus). Seksi pidana khusus kejaksaan salah satu tugasnya yakni melakukan penyelidikan dan penyidikan kasus korupsi.

"Ada yang diminta Rp 210 juta untuk enam orang kepala sekolah. Ada yang diminta Rp 60 juta. Bervariasi. Hampir semua kepala sekolah kena (peras)," sebut Taufik dikutip dari Kompas.com, Senin (20/7/2020).

Lantas, bagaimana modus dugaan pemerasan secara massal kepala sekolah oleh oknum jaksa pidana khusus tersebut?

Menurut Taufik, pemerasan tersebut diduga kuat dilakukan bekerja sama dengan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Taufik menyebut LSM tersebut yakni LSM Tipikor Nusantara yang membuat laporan dugaan penyimpangan dana BOS. Dari laporan tersebut, diduga dipakai oleh oknum jaksa untuk memanggil para kepala sekolah tanpa prosedur. Pada akhirnya, oknum jaksa meminta semacam "uang damai" agar pengelolaan dana BOS tidak diusut oleh kejaksaan.

"Jadi dua orang oknum dari kejaksaan itulah dari awal yang memanggil kepala sekolah tanpa prosedur. Mereka (kepala sekolah) digertak-gertak. Setelah itu oknum meminta uang kepada kepala sekolah. Dan aksi itu dilakukan bekerjasama dengan LSM Tipikor Nusantara," sebut Taufik.

Mendapat tudingan keras anak buahnya melakukan pemerasan terhadap puluhan kepala sekolah, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Mia Amiati SH MH langsung menggelar konferensi pers. Di luar dugaan, Mia justru menyebut ada kemungkinan pengakuan pemerasan 64 kepela sekolah tersebut sebagai trik pengalihan isu pengungkapan dugaan korupsi yang melibatkan pimpinan Kabag Protokol Pemkab Inhu.

Mia Amiati yang didampingi Asisten Intelijen, Rahardjo serta Asisten Tindak Pidana Korupsi, Himan Izazi SH menyatakan, kalau saat ini Kejari Inhu tengah melakukan penyidikan terhadap dugaan korupsi pada bagian Protokol Pemkab Inhu tahun anggaran 2016-2019.

Dari hasil pemeriksaan sementara diketahui, APBD pada bagian protokol tersebut antara lain dipergunakan untuk SPPD. Dalam pelaksanaannya lanjut Kajati Riau, ada pemotongan sebesar 20 persen dari yang diserahkan kepada pelaksana kegiatan. Tim juga menemukan untuk tiket, pelaksana tidak pernah dipesan langsung oleh pelaksana, tapi dikoordinir PPTK, setelah dipotong.

Soal tuduhan anggota melakukan pemerasan, Mia menyatakan kalau tim internal telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa di Kejari Inhu. (rdn)