Logo Sabtu, 31 Juli 2021
images

Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono Foto : cnnindonseia.com

Jakarta, PEWARNA.id - PDIP menyatakan tidak akan berkoalisi dengan Partai Demokrat dan PKS di Pilpres 2024. Para pakar menilai sikap itu mencerminkan dendam dan luka Megawati Soekarnoputri terhadap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pemilu 2004 yang belum usai.

Perdebatan soal koalisi dipantik Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Dia menegaskan PDIP sudah menutup pintu koalisi dengan Demokrat dan PKS.

Hasto bilang partainya punya ideologi berbeda dengan Demokrat dan PKS. Menurutnya, PDIP lebih cocok berkoalisi dengan Gerindra, PKB, PAN, dan PPP.

"Dengan Demokrat, berbeda, basisnya berbeda. Partai elektoral kami partai ideologi, tapi juga bertumpu pada kekuatan massa sehingga kami tegaskan dari DNA-nya berbeda kami dengan Demokrat,"kata Hasto pada diskusi yang diselenggarakan PARA Syndicate, Jumat (28/5).

Pernyataan itu pun menyulut emosi para petinggi Demokrat. Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen)Partai Demokrat, Irwan menilai pernyataan Hasto mencerminkan kepanikan terhadap Demokrat yang terus mendulang simpati rakyat.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief menegaskan pihaknya enggan berkoalisi dengan PDIP. Menurutnya, Demokrat akan rugi jika bekerja sama dengan PDIP.

"Di tengah ketidakpuasan atas pemerintah yang sudah meluas, tentu kerugian besar jika Demokrat ikut dalam koalisi PDIP, sama juga dengan bunuh diri politik. Kami memilih cara dengan cermat dan menghitung banyak aspek," ucap Andi lewat keterangan tertulis, Jumat (28/5).

Peneliti politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Jati menilai perdebatan soal koalisi PDIP dengan Demokrat dilatarbelakangi dendam Megawati kepada SBY.

Jelang Pemilu 2004, SBY menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) di kabinet pemerintahan Presiden Megawati. Meski jadi bawahan Mega, SBY melakukan manuver untuk mencalonkan diri sebagai presiden.

Mega mengucilkan SBY di pemerintahan. Beberapa kali Mega tak mengundang SBY dalam rapat. Pada 11 Maret 2004, SBY mengundurkan diri dari kabinet.

Dengan sokongan Partai Demokrat, SBY mencalonkan diri sebagai presiden. Ia menggandeng Partai Golkar dan Jusuf Kalla saat itu. SBY pun mengalahkan petahana Megawati dan menjadi Presiden ke-6 RI.

"Saya pikir ada faktor dendam politik itu. Keengganan PDIP untuk tidak berkoalisi dengan Demokrat mungkin karena dendam politik Megawati terhadap SBY yang membangkang ketika menjadi bawahannya," kata Wasisto saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (31/5).

Wasisto berkata dendam tersebut belum mereda sampai sekarang. Bahkan, ia menilai PDIP dan Demokrat sengaja memelihara dendam politik tersebut.

Dua berpendapat dendam itu membuat kedua partai saling menstigma satu sama lain. Tindakan itu menguntungkan partai masing-masing karena dapat merawat basis pemilih mereka.

"Saya pikir dendam politik ini sengaja dipelihara untuk menunjukkan labelisasi bahwa ini partai yang dulunya merengkuh kekuasaan dengan memanfaatkan blunder, satunya ini partai yang muncul karena kekuatan figur," tuturnya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik dari Universitas Andalas Asrinaldi berpendapat serupa. Ia juga menilai keengganan Demokrat dan PDIP berkoalisi di 2024 disebabkan oleh dendam Mega kepada SBY.

Asrinaldi juga mengatakan PDIP tak ingin berkoalisi dengan Demokrat karena persaingan calon presiden. PDIP hampir pasti mengusung Puan Maharani, sedangkan Demokrat mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kalau mereka bergabung berdua akan sulit menurut saya. Potensi keduanya tidak sehebat calon-calon yang lain," kata Asrinaldi kepada CNNIndonesia.com, Senin (31/5).

Asrinaldi menyebut keputusan PDIP cukup baik. Menurutnya, potensi Puan akan lebih menonjol jika dipasangkan dengan kandidat potensial lainnya.

Sementara itu, Asrinaldi berpendapat posisi Demokrat tidak diuntungkan. Dia menuturkan PDIP punya modal suara yang sangat besar untuk mendukung capres.

Dia menyebut PDIP jadi kunci peta koalisi di 2024. Adapun Demokrat harus berjuang mencari rekan koalisi karena modal suara mereka tak sampai 10 persen.

"Jika Demokrat tidak dilibatkan oleh PDIP, dia harus melibatkan partai lain yang secara ideologis dekat," ucapnya. (Sumber : cnnindonesia.com)