Logo Kamis, 22 Oktober 2020
images

Karikatur dinasti politik. Foto: R.MOL Bengkulu

Oleh: RAYA DESMAWANTO*

SOROTAN publik sinis terhadap munculnya sosok Gibran Rakabuming, putra sulung Presiden Jokowi yang tampil sebagai bakal calon Walikota Solo. Drama kemudian klimaks manakala sang menantu RI-1, Bobi Nasution juga melejit dimajukan sebagai bakal calon Walikota Medan. Banyak pihak mengambil kesimpulan bahwa ini adalah potret dinasti politik atau dinasti pewarisan kekuasaan yang kian tumbuh subur pasca reformasi 1998. Pro dan kontra merebak, ada yang mencela dan tidak sedikit pula yang mengamini.

Hari-hari jelang penetapan bakal calon kepala daerah dalam musim pilkada serentak Desember 2020 ini, rakyat memang disodorkan sejumlah figur yang bakal memimpin daerahnya lima tahun ke depan. Tontonan yang disajikan para elit politik, setidaknya mereka adalah penguasa parpol, tak bisa kita elakkan. Rakyat sejatinya hanya disuguhkan pasangan calon versi elit politik, sebagian mencoba peruntungan lewat jalur perseorangan (independen) yang mungkin stres karena harus melobi partai untuk mendapatkan perahu politik.

Di Riau, tontonan politik sejenis juga terjadi. Setidaknya berdasarkan pemberitaan media, hingga saat ini dalam pilkada serentak 9 kabupaten/ kota di Riau pada 2020, kita mendapati kemunculan tiga figur yang masuk dalam "frame" dinasti politik.

Misalnya saja, Adi Sukemi yang maju meneruskan kekuasaan ayahnya Harris yang sudah dua periode menjadi Bupati Pelalawan. Kemudian, Kasmarni, seorang aparatur sipil negara (ASN) yang merupakan istri Bupati Bengkalis, Amril Mukminin. Amril kita berstatus terdakwa korupsi yang kasusnya ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Nama Kasmarni juga disebut dalam surat dakwaan selaku orang yang menerima uang tampungan suap/ gratifikasi untuk suaminya dari pengusaha kelapa sawit. Figur ketiga adalah Rezita Meylani yang merupakan istri Bupati Indragiri Hulu, Yopi Arianto. Yopi sudah dua periode menjabat Bupati Indragiri Hulu.

Dalam kenyataan dan sudah menjadi fakta, munculnya tren dinasti politik tak bisa kita bantah lagi. Saya lebih senang menyebutnya dengan istilah "politik aji mumpung", ketimbang dinasti politik. Mumpung bapak dan mertua saya presiden, mumpung suami saya bupati dan mumpung ayah saya masih berkuasa sebagai bupati. Secara pribadi, saya menilai sulit bagi para kandidat tersebut maju dalam pilkada, jika tidak memiliki cantolan kuat yakni sosok orang dekat yang memiliki pertalian darah langsung.

Tentu saja, politik aji mumpung ini tak bisa dibendung. Peraturan perundang-undangan tidak secara jelas memberi batasan atau larangan. Ini cenderung diartikan sebagai hak asasi politik yang mana semua warga negara memiliki hak politik. Jika dilarang, maka bisa saja muncul gugatan di Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, kita juga tidak dapat meremehkan sosok kandidat kepala daerah yang masuk dalam "frame" politik aji mumpung tersebut. Kemungkinan, mereka punya bekal dan kemampuan personal yang cukup, boleh jadi mereka juga memiliki sumber daya modal kapital yang kuat, dua syarat penting bagi calon kepala daerah yang maju bertarung pada pilkada langsung.

Sepertinya, sudah menjadi "takdir" di mana pun dinasti politik itu ada dan hidup. Di negara maju yang sudah menerapkan sistem demokrasi selama ratusan tahun pun, "politik aji mumpung" itu terjadi. Kita sebut saja di Amerika Serikat yang kerap menjadi negara percontohan demokrasi modern. Keluarga George Bush dan Clinton menjadi contoh nyatanya. Bahkan, Presiden Donald Trump mengangkat putrinya Ivanna sebagai penasihat utamanya di Gedung Putih.

Sulit untuk membantah, bahwa kekuasaan itu adalah candu. Jika saja masa jabatan kepala daerah dan presiden tidak dibatasi, mungkin saja setiap orang ingin menjadi penguasa seumur hidup. Bung Karno dan Pak Harto adalah contoh kekal dari candu kekuasaan tersebut. Bung Karno berkuasa selama 21 tahun yang jatuh ketika revolusi 1965 bergejolak. Pak Harto lebih lama lagi, 32 tahun berkuasa tumbang dalam gerakan reformasi 1998. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang-orang yang lebih hebat dan baik ketimbang Bung Karno dan Pak Harto untuk menggantikan mereka di era tersebut? Saya yakin, pasti ada, namun hanya soal kesempatan.

Kembali pada praktik "politik aji mumpung" pasca-reformasi, demokrasi prosedural yang diciptakan memang membuka peluang besar terhadap praktik dinasti politik. Hampir tidak bisa rakyat sebagai konstituen mengontrol kekuasaan partai politik dalam mengambil kebijakan strategis. Kondisi ini makin parah manakala oligarki politik ditambah oligarki korporasi tampil makin kompak. Maka sempurnalah rakyat sekadar objek politik semata.

Kita juga menyoroti sistem dan pola seleksi calon kepala daerah yang terus dilakukan dalam ruang tertutup, hampa dan gelap. Penjaringan dan penyaringan calon kepala daerah tidak pernah dilakukan secara partisipatif dan transparan oleh partai politik. Siapa saja boleh mendaftar sebagai calon kepala daerah, namun setelah itu kuasa parpol tanpa batasan yang menentukannya. Lobi dan transaksi politik, bahkan transaksi ekonomi (mahar politik) kerap mewarnainya.

Mekanisme dan pola seleksi kepala daerah oleh partai politik pasca-reformasi memang masih bermasalah. Ini juga mungkin menjadi indikasi gagalnya partai politik dalam melakukan rekrutmen dan kaderisasi. Sehingga yang kerap muncul tampil maju sebagai calon kepala daerah adalah "sosok misterius" yang kerap tidak memiliki pengalaman politik dan terlatih di partai politik. Padahal, parpol adalah laboratorium politik yang paling efektif dan teruji. Untuk apa parpol dibentuk, jika tidak mampu menjadi sarana kaderisasi dan ujian bagi anak-anak bangsa sebelum "dilepas" membangun bangsa. Kalau kita mau jujur, sejak kapan Gibran dan Bobi Nasution "berlatih" di parpol di kala usianya masih relatif muda itu? Ini bukan sentimen terhadap pribadi mereka berdua, melainkan kritik konstruktif perpolitikan nasional yang hanya dikuasai segelintir (oligarki) parpol.

Perlu disadari, bahwa perhelatan politik pilkada itu dibiayai oleh uang dari pajak rakyat. Itu masih ongkos materi, belum termasuk ongkos sosial dari kegagalan pilkada dalam menghadirkan sosok pemimpin daerah yang mumpuni. Sekali gagal mendapatkan pemimpin yang cakap, maka rakyat harus menunggu lima tahun ke depan yang mewarisi peninggalan pemimpin daerah sebelumnya.

Dinasti politik dan politik aji mumpung diprediksi tetap akan tumbuh, dan demokrasi prosedural merupakan media tanam yang akan menyuburkannya. Tanpa langkah koreksi terhadap sistem dan kekuasaan partai politik, maka politik sebagai sarana untuk melayani rakyat tetap akan menjadi medan gerilya yang menguntungkan para "opurtunis" bangsa. Dan rakyat pun makin muak dengan tontotan lima tahunan ini. Kerja, kerja, kerja. (*)

*Penulis adalah Founder RUMAH NAWACITA