Logo Senin, 17 Februari 2020
images

Sekretaris GMKI Cabang Jakarta Barat, Habibie Hendra Carlo, Foto: istimewa

pewarna.id - Tepat di awal tahun (01/01/20), masyarakat Jakarta dikejutkan dengan adanya bencana banjir yang hampir membuat seluruh wilayah Jakarta tergenang oleh air banjir.

Seluruh aktivitas masyarakat menjadi lumpuh, kurang lebih 67 Jiwa meninggal dunia, barang-barang warga rusak dan tak bisa digunakan. Akibat banjir ini masyarakat mengalami kerugian materiil dan immateriil.

Berdasarkan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tanggal 9 hingga 12 januari 2020, Jakarta akan diguyur hujan dengan intensitas yang tinggi disertai angin kencang.

Melihat fenomena tersebut, Sekretaris Cabang (SekCab) Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Jakarta Barat, Habibie Hendra Carlo menyampaikan banjir yang terjadi pada tanggal 1 januari 2020 merupakan suatu bencana alam yang seharusnya bisa diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota Jakarta (DKI Jakarta).

"Karena BMKG telah mengeluarkan prediksi sebelumnya bahwa Jakarta akan diguyur oleh hujan dengan intensitas yang sangat tinggi, sehingga bisa untuk diantisipasi" ucapnya.

Sekcab GMKI Jakarta Barat ini mengatakan pencegahan dan antisipasi terhadap banjir di daerah Jakarta, dalam hal ini berupa penataan daerah aliran sungai merupakan kewenangan dari Pemprov DKI Jakarta dan bukan merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Habibie Hendra Carlo mengatakan pernyataan Gubernur DKI Jakarta yang menyalahkan Pemerintah Pusat karena banjir yang terjadi di seluruh daerah Jakarta merupakan pernyataan yang kurang tepat dan menunjukkan ketidak seriusan dari Pemprov DKI Jakarta melaksanakan kewenangannya, sebagaimana diamanatkan Undang-undang.

Menurut Habibie Pemprov DKI Jakarta telah memiliki infrastuktur yang memadai dalam mengantisipasi permasalahan banjir tersebut. Apabila bencana banjir tersebut masih terjadi di awal bulan ini, artinya Pemprov DKI Jakarta telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan banjir tersebut.

Sekcab GMKI ini mengatakan kalau saja masih terjadi banjir dalam waktu dekat, GMKI Cabang Jakarta Barat akan mengajukan proses hukum terhadap Pemprov DKI Jakarta.

"Artinya Pemprov DKI telah melakukan pembiaran terhadap permasalahan banjir di wilayah DKI Jakarta, khususnya di Jakarta Barat" ucap Habibie.

“dalam rangka mencegah terjadinya banjir dikemudian hari Pemprov DKI Jakarta harus memprioritaskan program normalisasi sungai, serta menambah ruang hijau di DKI Jakarta." ucapnya.

Habibie mangatakan, selain itu dibutuhkan sinergisitas antara Pemprov DKI Jakarta dan Pemerintah Pusat terutama melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara untuk memerintahkan kepada Perusahaan Listrik Negara untuk melakukan pemadaman listrik terhadap daerah-daerah yang terendam banjir dengan ketinggian air tertentu, sehingga potensi menimbulkan korban jiwa bisa diminimalisir.

GMKI Cab. Jakarta Barat, melalui sekretaris cabangnya menyampaikan turut berduka untuk korban banjir dan berharap kejadian ini tidak terulang lagi.