Logo Sabtu, 31 Juli 2021
images

Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute. Foto: Berita Riau

PEWARNA.id - Petani yang berhimpun dalam Koperasi Petani Sawit Mandiri (Kopsa M) di Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kampar, Riau, menghadapi tekanan dan ancaman usai melaporkan dugaan indikasi korupsi yang terjadi di PTPN 5 ke KPK dan Bareskrim Polri.

Pengacara Publik sekaligus Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Disna Riantina, dalam siaran pers yang diterima BeritaRiau.com, Kamis (10/06/2021) mengatakan, indikasi tekanan dan ancaman itu berupa upaya kriminalisasi melalui sekelompok orang yang digerakkan seolah-olah melakukan tindakan perusakan di kebun warga pada 05 Oktober 2020 lalu.

"Atas skenario ini, Aliansi memberikan apresiasi kepada Polres Kampar yang bertindak profesional dan proporsional dalam melihat persoalan peristiwa tersebut," kata Disna.

Seperti diketahui beberapa waktu yang lalu petani dan pengurus koperasi yang tergabung dalam Aliansi Keadilan Agraria-SETARA Institute dan Kopsa-M melaporkan dugaan korupsi di PTPN V.

Mereka tengah memperjuangkan hak-haknya melalui jalur hukum. Dari dugaan korupsi itu menyebabkan kebun gagal dan hampir 1000 petani tidak memiliki lahan.

Selain laporan dugaan korupsi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 25 Mei 2021 lalu, Aliansi juga melaporkan dugaan tindak pidana penyerobotan lahan ke Bareskrim Polri pada 27 Mei 2021. Kopsa-M juga telah melaporkan peristiwa perampasan hak ini kepada Presiden Jokowi pada 23 Februari 2021 lalu.

Disna juga menceritakan, upaya menekan petani dan pengurus Koperasi saat ini masih berlanjut melalui penyebaran berita bohong, fitnah, dan penghasutan untuk mendongkel kepengurusan koperasi yang justru baru pertama kalinya sejak 2003 silam. Padahal menurutnya koperasi itu dipimpin oleh pengurus-pengurus yang profesional dan berintegritas.

Mewakili Aliansi Keadilan Agraria-SETARA Institute, Disna berharap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Komnas HAM Republik Indonesia meningkatkan dan mengefektifkan perlindungan saksi dan korban ini, sebagaimana laporan yang sudah disampaikan.

Paralel dengan LPSK dan Komnas HAM, Aliansi juga mengingatkan agar Polri tetap kokoh menjadi penegak hukum yang tidak berpihak dan mendukung program prioritas Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan dan Presiden Jokowi untuk mendukung reformasi agraria dan pemberantasan mafia tanah, termasuk mafia tanah di sektor perkebunan.

"Aliansi percaya bahwa Polri tidak bisa digunakan oleh pihak-pihak tertentu sebagai instrumen penundukkan atas perjuangan para petani," paparnya

Terkait dengan kasus yang dilaporkan, Aliansi Keadilan Agraria-SETARA Institute mendorong KPK dan Bareskrim Polri segera melakukan proses pemanggilan saksi-saksi tanpa penundaan yang tidak perlu, karena potensi penghilangan barang-barang bukti dapat terjadi sejalan dengan munculnya pelaporan ini.

Penanganan yang profesional dan adil atas pelaporan dugaan korupsi PTPN V pada KPK adalah ujian bagi kepemimpinan KPK di bawah Firli Bahuri. Sedangkan penuntasan tindak pidana penyerobotan 400 hektar lahan petani ke Bareskrim Polri adalah ujian bagi visi PRESISI Kapolri dan kinerja Satgas Pemberantasan Mafia Tanah Polri. (Sumber: BeritaRiau.com)