Logo Sabtu, 31 Juli 2021
images

Nusron Wahid, anggota DPR RI dari Partai Golkar. Foto: Tempo.co

PEWARNA.id - Rapat antara direksi PT Garuda Indonesia Tbk dengan Komisi VI DPR berlangsung panas. Situasi rapat berlangsung panas karena sempat diwarnai debat.

Debat tersebut dilakukan Anggota Komisi VI Nusron Wahid dengan Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra.

Awalnya, perdebatan terjadi karena perbedaan pandangan terkait opsi dalam upaya penyelamatan maskapai pelat merah tersebut. Disebutkan, Nusron lebih condong pada pilihan opsi 1 yaitu pemerintah menyokong Garuda dengan memberikan suntikan ekuitas atau pinjaman.

Sementara Dirut Irfan memilih opsi 2 yaitu restrukturisasi utang Garuda yang sudah jatuh tempo sekitar Rp 70 triliun tahun ini dengan cara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Nusron kemudian mempertanyakan kesanggupan dan berapa lama waktu penyelamatan Garuda dengan opsi yang dipilih Irfan. Menurutnya, dia tetap kukuh pada opsi pertama. "Mungkin reputasi Anda hancur tapi kan ujung-ujungnya Garuda mati juga. Karena kita semua nggak ingin Garuda mati," kata Nusron dikutip Selasa (22/6/2021).

Lebih lanjut, pertanyaan tersebut diulang Nusron beberapa kali. Karena menurutnya, Garuda dapat 100% selamat jika menggunakan opsi pertama. "Saya tanya berapa lama dan apa konsekuensi logisnya kalau ternyata gagal? Anda sanggup menghidupkan Garuda lagi kalau sudah kadung mati?" tegasnya.

Debat sempat terpotong dengan pernyataan Wakil Direktur Garuda Indonesia Dony Oskaria yang menjelaskan harga sewa pesawat. Kemudian, Nusron melanjutkan kembali pernyataannya.

"Justru itu yang saya pertanyakan, dua langkah itu dilakukan, pada satu sisi negosiasi dengan lessor, sisi lain adalah negosiasi utang lama yang dipilih oleh Pak Dirut yang sanggup dan optimis itu kira-kira sampai kapan selesai?" tanyanya.

Nusron menyatakan sudah percaya jika Garuda mengambil dua langkah tersebut. Akan tetapi, pihaknya tak dapat menjamin jika debt equity swap bersedia. Nusron mengapresiasi jika Garuda selamat. Namun, berbeda jika yang terjadi sebaliknya. Nusron ingin direksi Garuda ikut mati bila perusahaan pelat merah itu mati.

"Kalau Garuda selamat saya appreciate sama bapak-bapak di sini. Tapi kalau sampai Garuda mati, bapak-bapak harus ikut mati. Karena apa, saya cinta Garuda, nyawanya nggak ketolong, itu karena bapak-bapak yang janji menyelamatkan dengan opsi itu ternyata nggak mampu. Kalau saya mendingan saya pesimis, saya nggak sanggup saya minta opsi 1 kepada pemerintah. Tapi bapak nggak mau untuk itu, silahkan, itu hak saya hormati, kita ketemu Januari," pungkasnya.

Di tempat yang sama, Irfan menjelaskan, bahwa perusahaan cenderung memilih opsi restrukturisasi yang tertera dalam opsi kedua. Yaitu melakukan restrukturisasi utang Garuda yang sudah jatuh tempo sekitar Rp 70 triliun dari total utang Rp 140 triliun dengan cara mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

"PKPU itu bukan kebangkrutan, itu adalah penundaan kewajiban pembayaran utang, bukan pailit," kata Irfan.

Dalam debat panas itu, Irfan mengatakan, jika selama proses pengajuan proposal dibutuhkan dukungan DPR, maka pihaknya memohon agar DPR dapat memberikan dukungan karena berimplikasi pada saham pemerintah.

"Ini ada kemungkinan besar kita memang mengajukan proposal di mana ada konsekuensi finansial dan ada konsekuensi debt to equity," sambung Irfan.

"Nah ini kami mohon izin apabila proposal itu membutuhkan dukungan politik dari DPR, kami mohon izin untuk bisa mempresentasikan proposal itu terlebih dahulu ke Komisi VI apabila diperlukan sejauh itu. Kalau tidak bisa diselesaikan secara korporasi tentu saja kita lakukan upaya secara korporasi," jelasnya.

Menanggapi Nurson yang mempersilahkan untuk memberikan dukungan politik, Irfan langsung memberikan respons yang positif. "Siap, terima kasih," tutupnya. (Sumber: Detik.com)