Logo Selasa, 4 Agustus 2020
images

Pesawat terbang yang pernah dioperasikan oleh BUMD Riau, PT Riau Air Lines. Foto: internet

MAU dibawa kemana arah pengelolaan dan masa depan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau? Inilah pertanyaan yang tak pernah serius dan lugas dijawab, meski pergantian kepemimpinan daerah saban terjadi lima tahun sekali. Kita mempertanyakan peta jalan (road map) pengelolaan dan pengembangan BUMD Provinsi Riau yang hingga kini, publik tidak mengetahui arah serta tujuan perusahaan plat merah daerah tersebut. Yang kita baca di media sekadar agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) saja, meeting di lokasi mewah dan hotel-hotel.

Tanpa ada peta jalan (road map) pengelolaan pengembangannya, maka BUMD Riau hanya akan menjadi lahan bancakan dan laboratorium praktik KKN yang berkelanjutan. Ini tidak akan memberi manfaat untuk daerah dan masyarakat Riau, hanya dinikmati elit kelompok dan kroninya.

BUMD Provinsi Riau dan tentu saja BUMD milik kabupaten/ kota di Riau, seharusnya dikelola dengan praktik bisnis yang sehat, profesional, transparan dan menguntungkan. Selain itu, BUMD juga harus memiliki kekuatan pembeda yang membuatnya unggul dibanding badan usaha lainnya, karena mendapat dukungan kebijakan regulasi dari pemda. Namun, jika BUMD dikelola hanya berdasarkan pendekatan kelompok dan berorientasi KKN, maka BUMD hanya akan menjadi mesin pengeruk APBD yang hasilnya cuma dinikmati orang dan kelompok tertentu, khususnya yang bersimpul dengan kelompok penguasa daerah.

Sampai kapan hal begini harus dilanjutkan. Pergantian elit daerah dan kepala daerah tidak membawa perubahan mendasar pada kondisi BUMD. Tidak ada political will yang jelas untuk membawa BUMD ke arah keunggulan bisnis yang memadai dan profesional.

Kita juga menyoroti "core bisnis" BUMD Riau yang saling bertubrukan dan tak jelas orientasinya. Misalnya, antara BUMD PT SPR selaku pengelola Blok Langgak dan PT Riau Petrolium yang hingga kini belum jelas kegiatan bisnisnya. Kedua BUMD ini sama-sama bergerak di bidang pengelolaan migas.

Seharusnya kedua BUMD ini dilebur menjadi satu agar lebih efisien dan fokus pada bisnisnya. Perkuat lini bisnis dan SDM-nya. Merger antar BUMD penting untuk efisiensi dan efektivitas BUMD itu sendiri, bukan sekadar sebagai bendera bisnis yang tak jelas juntrungnya.

Secara khusus, kita juga menyoroti keberadaan PT Pengembangan Ekonomi Rakyat (PER) yang kerap berlumur penyimpangan. Beberapa waktu lalu sejumlah orang manajemen PT PER telah ditetapkan sebagai tersangka kasus kredit fiktif yang tak wajar dan telah divonis bersalah. Bahkan, kemarin sore mantan Direktur Utama PT PER, Irhas sudah ditahan oleh pihak kejaksaan. Jauh sebelumnya, kita mendapati bahwa banyak dana segar PT PER yang diendapkan di deposito bank, hanya sekadar menikmati bunganya saja. Padahal, dana itu harusnya didistribusikan secara hati-hati dan tepat sasaran sebagai stimulus usaha ekonomi kerakyatan. Di masa-masa sulit akibat pukulan pandemi Covid-19 saat ini yang membuat sektor UMKM babak belur, keberadaan PT PER amat diharapkan.

Keberadaan PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) juga tidak begitu perform. Pada kasus lain, lini bisnis yang dikelola BUMD ini tidak fokus, misalnya dengan pendirian anak perusahaan di bidang advertising dan perumahan (developer) oleh PT PIR tidak mencerminkan sebagai jenis usaha strategis yang dikelola oleh pemerintah.

Kita perlu mengingatkan agar pengurus dan manajemen BUMD Riau tidak justru menjalankan bisnis pribadinya dengan menunggangi BUMD. Di BUMD, tidak boleh pengurus dan kroninya justru berbisnis pribadi. BUMD harus dikelola akuntabel, transparan serta profesional, bukan seperti perusahaan pribadi.

Soal Riau Air yang dulu bernama PT Riau Air Lines, bagaimana pula ujungnya? Publik justru melihat pemda melakukan pembiaran secara terstruktur dan sistematis ikhwal perusahaan burung besi yang sempat menjadi kebanggaan utama provinsi Riau, Bumi Lancang Kuning. Entah sudah berapa uang yang tersedot oleh Riau Air, namun tak pernah ada pertanggungjawaban yang memadai, bahkan sampai si burung besi teronggok menjadi bangkai besi tua di lapangan Halim Perdana Kusuma.

Kita mendorong agar Gubernur Riau, Syamsuar memiliki keberanian dan nyali dalam membenahi kondisi yang terjadi dengan BUMD kita ini. Tentu saja, keberanian itu akan berbenturan dengan banyak kepentingan, rasa segan dan juga efek lainnya. Namun, sebagai pemimpin daerah yang dipilih mayoritas rakyat Riau secara demokratis, Syamsuar tak boleh membiarkan kondisi ini terjadi. Sebab pembiaran justru merupakan praktik pelanggengan pembusukan terhadap BUMD itu sendiri. (Penulis: Raya Desmawanto)