Logo Selasa, 4 Agustus 2020
images

Kantor Kejaksaan Tinggi Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru berdiri megah yang dibangun dari dana APBD Provinsi Riau. Foto: INEWS

KANTOR Kejaksaan Tinggi Riau, Senin (20/7/2020) mendadak didatangi belasan kepala sekolah dari Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau. Para kaum 'Oemar Bakrie' diminta keterangan oleh Bidang Pengawasan Kejati Riau ikhwal merebaknya dugaan 'skandal' pemerasan secara massal kepala sekolah oleh oknum jaksa pidana khusus di Kejari Rengat, Inhu. Para kepala sekolah mengaku dimintai duit bervariasi antara Rp 60 juta hingga Rp 210 juta. Sebagian mereka terpaksa harus menjual mobil dan rumah untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sebelumnya, para kepala sekolah telah mengajukan pengunduran diri massal karena mengaku tidak kuat lagi menjadi objek pemerasan oleh sejumlah oknum jaksa. Ada total sebanyak 64 kepala sekolah yang melepaskan jabatannya. Pangkal soalnya yakni pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang kerap dipelototi dan dikejar oleh banyak pihak, baik aparat hukum termasuk juga lembaga swadaya masyarakat (LSM), kadang kala juga oleh oknum "wartawan".

Pengakuan mengejutkan para kepala sekolah tersebut layak diapresiasi. Pengakuan ini seolah menjadi bantahan dan pembelaan para kepala sekolah yang selama ini kerap dituduh melakukan penyimpangan dana BOS, meski memang banyak kepala sekolah yang terjerat kasus penyimpangan dana BOS berujung di jeruji besi.

Pengakuan tersebut juga membuktikan kalau selama ini kepala sekolah mengalami "tekanan" oleh banyak pihak dengan alasan transparansi dan penegakan hukum. Miris sekali jika pengakuan kepala sekolah yang diperas sejumlah oknum jaksa tersebut benar adanya. Ini adalah coreng hukum yang menjijikkan, ketika kekuasaan hukum dipakai untuk menekan kelompok profesi di dunia pendidikan, namun tujuannya justru bukan penegakan hukum melainkan motif pribadi memperkaya diri.

Ada yang menarik dari kasus ini yakni terkuaknya peran LSM di dalamnya. Perlu didalami apakah ada kolaborasi oknum jaksa nakal dengan LSM dalam dugaan pemerasan kepala sekolah ini. Tentu, aparat penegak hukum dapat saja menelisiknya. Kepolisian bisa mengambil alih kasus pidana ini dan sebaiknya para kepala sekolah membuat laporan resmi ke kepolisian agar diusut.

Sikap Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, Mia Amiati dalam merespon tuduhan skandal pemerasan anak buahnya juga cukup mengagetkan. Ia malah menyatakan kalau tuduhan pemerasan oknum jaksa di Kejari Rengat, Inhu adalah sebuah pengalihan isu di tengah pihaknya sedang mengusut dugaan korupsi di Sekretariat Daerah Pemkab Inhu.

Pernyataan balasan dari Mia ini seolah mempertontonkan sikap institusi kejaksaan yang cemen, tidak ingin dikontrol, tertutup terhadap masukan dan enggan membenahi diri dari perilaku menyimpang oknum jaksa. Pengaduan para kepala sekolah tersebut idealnya menjadi kritik bahwa pembinaan moral dan mental para jaksa masih belum efektif. Bisa saja penyebabnya karena efek jera terhadap oknum jaksa nakal tak pernah diberikan secara keras dan tegas. Sehingga oknum jaksa nakal merasa tetap dilindungi oleh institusinya, lalu virus tindakan penyimpangan oknum jaksa nakal menyebar kemana-mana.

Soal dugaan korupsi di Sekretariat Daerah Kabupaten Inhu adalah hal dan kasus berbeda dengan tuduhan skandal pemerasan terhadap puluhan kepala sekolah oleh oknum jaksa. Tidak pantas hal itu dijadikan alasan membentengi institusi kejaksaan dari tuduhan miring tersebut. Silakan saja Kejaksaan memproses secara hukum dugaan korupsi di Sekdakab Inhu tersebut. Itu adalah ranah dan kewenangan penuh kejaksaan dan memang itu adalah tugasnya. Silakan kejaksaan menangkap pelaku korupsi tersebut, siapapun dia, karena publik juga akan memberikan dukungan penuh.

Tapi, soal tuduhan anggota jaksa yang melakukan pemerasaan tak boleh diabaikan. Oknum jaksa tersebut haruslah diperiksa, diproses serta jika ditemukan fakta hukum maka oknum jaksa tersebut dapat juga diajukan ke meja hijau.

Sebaiknya, dugaan kasus pemerasan oknum jaksa ini ditangani oleh kepolisian agar lebih objektif. Jika kasus ini diurus sendiri oleh institusi kejaksaan, kemungkinan akan terjadi tradisi "jeruk makan jeruk", bisa saja ujung penyelesaian menjadi kabur, atau oknum jaksa-jaksa tersebut hanya dikenakan sanksi etik dan displin. Ini rasanya tidak adil. Bayangkan kalau aparat sipil negara (ASN) yang melakukan tindakan pidana juga menolak diperiksa secara pidana oleh aparat hukum. Bisa saja ASN beralasan kasus penyimpangan yang dilakukannya, katakanlah korupsi cukup ditangani secara internal oleh pemerintah daerah, misalnya hanya diproses oleh Inspektorat Daerah atau Badan Kepagawaian Daerah. Toh, itu bisa menjadi pembenaran kalau oknum ASN itu telah juga ditindak secara internal. Inikan bisa membuat ketidakpastian hukum.

Perlu diingatkan, penegakan hukum haruslah profesional dan objektif, bukan dijadikan kesempatan untuk mengeruk keuntungan pribadi oleh oknum penegak hukum yang kerap disebut praktik "86". Proses penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan aturan dan ditujukan memberi efek jerah, bukan untuk saling mengunci satu dengan lainnya atau saling berbagi keuntungan dari uang haram itu, lalu diam dan kasus pun menjadi hilang. Aparat penegak hukum tak boleh menjadi monster menakutkan, tapi ia mestinya sadar dan paham bahwa tugasnya adalah menegakkan hukum dan keadilan sebagai pondasi kesejahteraan umum. (Raya Desmawanto Nainggolan)