Logo Senin, 17 Februari 2020
images

Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS)

PEWARNA.id, PEKANBARU - Perhimpunan Masyarakat Agraria dan Desa (PERMADAS) mempertanyakan hasil kerja Tim Satgas Penertiban Hutan Lahan Ilegal yang dibentuk Gubernur Riau, Syamsuar. Tim yang diketuai Brigjen TNI (Purn) Edy Natar Nasution selaku Wakil Gubernur Riau tersebut dinilai tidak greget serta tak kunjung menyampaikan secara terbuka dan lengkap hasil kerjanya kepada rakyat Riau.

"Jangan sampai tim satgas terpadu ini hanya keren di nama saja, tapi cuma seperti macan ompong. Kita gak tahu apa hasil kerjanya. Publik menanti-nantikan apa yang diperoleh tim satgas ini. Kok gak ada kabar yang lengkap ya?", kata Kepala Badan Advokasi Hukum PERMADAS, Patar Sitanggang SH, MH kepada media, Kamis (12/12/2019).

Patar menjelaskan, publik di Riau menanti-nantikan apa hasil kerja tim satgas tersebut. Apalagi, sebenarnya tim hanya menindaklanjuti temuan awal pansus DPRD Riau dan telaah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah diperoleh sebelumnya. Ia menjelaskan, penyebab tak kunjung diumumkannya hasil kerja tim terpadu harusnya tetap disampaikan kepada publik.

PERMADAS memahami komposisi tim yang terdiri dari beragam institusi baik vertikal maupun horizontal bisa menjadi salah satu penyebab lambatnya kerja tim satgas ini.

"Atau jangan-jangan tim terpadu satgas ini gak pernah kuorum saat rapat. Komposisinya memang banyak lembaga dan institusi. Tim harus mengumumkan jika memang ada institusi di dalamnya yang tidak kooperatif dalam menjalankan tugas di satgas, biar publik tahu, jika itu memang terjadi," kata Patar.

Ketua Badan Pekerja Harian PERMADAS, Raya Desmawanto, M.Si mengingatkan agar tim satgas ini bekerja independen, jujur, adil dan objektif dalam mengungkap hasil kerjanya. Menurutnya, publik tetap mengawasi keberadaan tim agar hasil kerjanya bisa mempercepat proses penataan lahan hutan di Riau yang sudah menjadi persoalan klasik.

"Jangan sampai terjadi pilih buluh, tebang pilih dan tidak akuntabel dalam hasil kerja tim satgas ini. Haruslah objektif dan fair, sehingga benar-benar satgas ini menjadi instrumen untuk mengurai carut marut penguasaan dan pengusahaan hutan lahan di Riau. Itupun jika pemprov Riau, khususnya gubernur memiliki political will yang kuat," tegas Raya.

Raya meminta agar fokus kerja tim terpadu satgas ini tidak saja mengejar target perusahaan atau korporasi berbadan hukum.

"Kalau pelakunya korporasi, saya kira mudah mengidentifikasinya. Ada alamat kantor, ada manajemen pengelola kebun dan hutan yang dikelola ilegal. Tinggal proses saja," kata Raya.

Temuan lapangan PERMADAS justru mendapati penguasaan hutan lahan secara ilegal dilakukan oleh individu dan kelompok tertentu tanpa badan hukum. Misalnya dilakukan dengan tameng kelompok tani, koperasi ilegal atau atas nama rakyat perorangan. Para mafia lahan ini kerap 'memperalat' identitas rakyat untuk menguasai lahan hutan secara ilegal untuk menyamarkan keberadaannya dari pantauan pemerintah dan aparat hukum.

"Padahal mereka ini menguasai hutan lahan secara ilegal dalam luasan ratusan bahkan ribuan hektar. Mereka kerap menyamarkan identitas pemilik dan pengelola. Ini luasannya juga besar," tegas Raya.

Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penertiban Lahan Hutan Ilegal di Riau disahkan oleh Gubernur Riau melalui Keputusan Gubernur Riau nomor 1078/IX/2019 pada September lalu. (PS)