Logo Kamis, 22 Oktober 2020
images

PEKANBARU - Perkumpulan Rumah Nawacita (RJCI) mendesak empat pihak duduk bersama dalam penanganan potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di era transisi pengelolaan Blok Migas Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia (CPI) ke Pertamina. Keempat elemen tersebut yakni CPI, Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM-SKK Migas), Pertamina dan Pemerintah Daerah sebagai instansi paling berkompeten dalam mengatasi hal tersebut.

"Keempat elemen ini harus segera duduk bersama dalam rangka mencarikan solusi pencegahan PHK secara massal di tengah transisi Blok Rokan. Jangan justru saling mengelak dan tidak peduli. Harus ada solusi bersama untuk mengatasi dan mencegah dampak sosial, khususnya pengangguran yang luas. Karena masyarakat yang jadi korbannya," tegas Founder Rumah Nawacita, Raya Desmawanto MSi kepada media, Sabtu (1/8/2020).

Kepala Badan Advokasi Rumah Nawacita, Patar Sitanggang SH, MH mengatakan penghentian kerja akibat perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) adalah konsekuensi dari sistem rekrutmen tenaga kerja kontrak yang sudah berlaku sejak penerapan UU nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, sepanjang kontrak kerja berakhir sesuai PKWT, maka memang hal tersebut tidak melanggar ketentuan.

"Misalnya ketika masa PKWT berakhir, maka pekerjaan sudah dinyatakan selesai. Dengan catatan memang perusahaan pemberi kerja (sub kontraktor) sudah habis kontraknya dan perusahaan tersebut tidak merekrut tenaga kerja baru. Maka ini adalah hal yang sah-sah saja," tegas Patar Sitanggang yang selama 20 tahun lebih berkecimpung di dunia perburuhan.

Oleh sebab itu, kata Patar maka pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM dan SKK Migas serta kontraktor pengelola Blok Rokan harus dapat memberikan jaminan keberlangsungan pekerjaan. Keberlangsungan pekerjaan di Blok Rokan di masa transisi ini tetap merupakan tanggung jawab dari CPI dan juga Pertamina sebagai KKKS yang akan menggantikan CPI.

"Yang jadi soal kalau antara Pertamina dan CPI tidak bisa duduk bersama dan membicarakan ekses-ekses yang terjadi dari peralihan pengelolaan Blok Rokan. Maka dalam hal ini pemerintah harus mengintervensi agar kedua perusahaan tersebut bisa berbicara mencari solusi. Bukan membiarkan ketidakpastian ini terjadi, apalagi sampai terjadi PHK massal," tegas Patar.

Menurutnya, PHK massal di tengah pandemi Covid-19 akan membuat kondisi buruh sub kontraktor di Blok Rokan mendapat tekanan ekonomi yang kuat. Angka pengangguran di daerah akan melejit yang membuat kondisi sosial ekonomi masyarakat dan daerah tergoyang.

Oleh karena itu, Rumah Nawacita kata Patar meminta pemerintah daerah dimana Blok Rokan berada harus serius dan pro aktif dalam mendorong permasalahan ini bisa dicegah dampaknya. Secara khusus, Gubernur Riau diharapkan memiliki rencana aksi penanganan dampak peralihan Blok Rokan dari CPI ke Pertamina.

"Pemerintah daerah tidak sekadar menagih bagiannya dalam bentuk Participating Interest (PI) dari Blok Rokan. Namun, yang lebih penting adalah merumuskan dan membuat action plan dalam menangani dampak transisi pengelolaan blok migas ini. Karena bagaimana pun, masyarakat di daerahlah yang akan merasakan dampaknya. Pemda jangan membiarkan hal ini terjadi, harus jemput bola," kata Patar.

Ia mengingatkan agar pihak-pihak terkait memiliki persepsi yang sama dalam mencegah terjadi PHK apalagi PHK secara massal. Selain itu juga harus ada jaminan pengutamaan para pekerja lama untuk tetap bekerja. Hal yang paling pokok adalah memberikan jaminan kepastian bekerja dalam masa transisi ini.

"Pemda apakah itu Gubernur Riau maupun para bupati seharusnya membuat regulasi untuk menjamin ketiga hal tersebut dapat dilakukan. Dalam kondisi seperti inilah seharusnya pemerintah bisa hadir," pungkas Patar. (*)